Sejumlah Organisasi Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN, Kebijakan Baik atau Dampak Buruk?

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat resmi menggugat Gubernur Dedi Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan ini terkait kebijakan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas, yang dinilai merugikan sekolah swasta karena menarik lebih banyak siswa ke sekolah negeri. Berikut daftar 8 organisasi yang menggugat: 1. Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat 2. Badan Musyawarah Perguruan (BMP) Swasta Kabupaten Bandung 3. BMP Swasta Kabupaten Cianjur 4. BMP Swasta Kota Bogor 5. BMP Swasta Kabupaten Garut 6. BMP Swasta Kota Cirebon 7. BMP Swasta Kabupaten Kuningan 8. BMP Swasta Kota Sukabumi Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1 Kep.323-Disdik/2025 (26 Juni 2025), sebagai upaya pencegahan putus sekolah. Gubernur mengizinkan kenaikan kapasitas rombel dari 36 hingga maksimal 50 siswa di beberapa sekolah negeri, khususnya untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, para penggugat menilai kebijakan ini merugikan karena mengalihkan calon siswa yang seharusnya mendaftar ke sekolah swasta. Bahkan dilaporkan beberapa sekolah swasta hanya mendapatkan dua murid baru ini memicu krisis pendaftaran dan potensi tutupnya sekolah. Gugatan telah teregistrasi di PTUN Bandung dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG. Majelis hakim menetapkan jadwal sidang pertama pada hari Kamis (7/8/2025) pagi ini, yang akan memproses pemeriksaan formalitas dan persiapan lebih lanjut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa Pemprov menghormati proses hukum karena ini adalah bagian dari negara demokrasi. Mereka juga menyatakan akan menyiapkan pembelaan yang berlandaskan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis atas kebijakan tersebut. Selain itu, Humas PTUN Bandung Erico Simanjuntak membenarkam adanya gugatan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. "Ya benar, yang menjadi tergugat nya adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat. Mereka akan diwakili biasanya ini oleh kuasa dari biro hukum," ucapnya. Pihaknya menyebut akan segera memeriksa formalitas gugatan dari pihak penggugat yang kemudian dimatangkan oleh majelis hakim. "Pemeriksaan akan memakan waktu 30 hari, kemudian nanti masuk tahap pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat dan replik, duplik sampai pembuktian," pungkasnya. @gvr