RI Tekankan Peran Nyata di Dewan Perdamaian, Iuran USD 1 Miliar Bukan Kewajiban

VISI.NEWS | JAKARTA — Pemerintah menegaskan posisi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bersifat fleksibel, termasuk soal kewajiban iuran yang sempat menjadi sorotan publik. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Indonesia belum melakukan pembayaran kontribusi USD 1 miliar dan keanggotaan dalam forum tersebut tidak mengikat secara permanen.

“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari langkah diplomatik aktif untuk mendorong penghentian konflik, khususnya di Gaza. Pemerintah ingin memastikan Indonesia punya ruang berkontribusi langsung dalam proses perdamaian, bukan hanya hadir dalam forum diskusi.

“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujar Teddy.

Terkait isu iuran besar yang disebut mencapai USD 1 miliar, Teddy menegaskan dana tersebut sebenarnya ditujukan untuk kebutuhan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib bagi setiap anggota. Status pembayaran akan memengaruhi durasi keanggotaan suatu negara di dewan tersebut.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Teddy, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sekaligus efektivitas dalam setiap langkah diplomasi luar negeri. Ia menyebut pendekatan yang dijalankan Presiden Prabowo menitikberatkan hasil nyata bagi kepentingan nasional.

“Diplomasi yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” kata Teddy.