Reynaldi : Asosiasi Sawit Menjerit, DPRD Jabar Dorong Mendag Evakuasi Kebijakan Pembatasan Ekspor CPO

VISINEWS |BANDUNG - Anggota DPRD Jabar, Reynaldi menilai perlu adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan pembatasan ekspor CPO dan Olein serta Pematokan harga jual CPO di pasar domestik. Perlunya evaluasi kebijakan tersebut menyusul dengan adanya protes yang disampaikan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) atau para petani sawit yang menganggap pemerintah sangat menekan harga TBS produksi petani swadaya. "Kebijakan yang diambil oleh Kemendag, Muhamad Lutfi disoal para petani sawit di Jabar, pasalnya dianggap menekan harga produksi petani swadaya," katanya. Reynaldi mengungkapkan, pembatasan ekspor CPO dan olein serta pematokan harga jual CPO sebesar Rp 9.300/kg di pasar domestik, sangat dicemaskan petani dan berefek untuk petani sawit atas kebijakan tersebut. "Pemerintah dianggap tidak mengerti, kalau dalam industri perkebunan sawit, 40% stakeholder-nya adalah para petani sawit swadaya, para petani mencemaskan efek samping kebijakan," ungkap Reynaldi menirukan pernyataan Samade. Lain soal jika kebijakan pembatasan ekspor diberlakukan untuk komoditas batubara, lanjut Reynaldi, pasalnya Samede menilai stakeholder-nya seratus persen adalah pengusaha dan punya banyak unit bisnis. "Kebijakan Mendag tersebut dikhawatirkan menjadi dasar Dinas Perkebunan di provinsi untuk membuat patokan harga cpo 9300/kg saat merumuskan harga TBS produksi petani sawit, hal ini yang sangat dicemaskan petani," ujarnya. Lebih jauh Samade berpandangan bahwa hal ini sebagai pemaksaan dari pemerintah kepada para pengusaha sawit agar mau jual rugi produksi turunan sawit yang mereka hasilkan. "Pengusaha dipaksa jual rugi kira-kira apa ada yang mau, CPO dia beli, dia produksi, tapi dipaksa jual lebih murah oleh pemerintah," kutipan pernyataan Samade. Untuk itu maka, Reynaldi meminta agar pemerintan baik pusat ataupun provinsi agar melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut sebelum akhirnya kebijakan itu diterapkan. "Sebaiknya di evaluasi lagi, jangan sampai kemudian kebijakan pemerintah terkait berhubungan dengan sawit ini justru malah menjadi merugikan petani," pungkasnya.@eko.