Retaknya Hubungan Partai Republik dan Lobi Senjata Bisa Jadi Bumerang di Tahun Pemilu

VISI.NEWS | BANDUNG — Insiden penembakan yang menewaskan Alex Pretti, perawat berusia 37 tahun, saat aksi protes di Minneapolis akhir pekan lalu kini berkembang menjadi isu politik nasional. Bukan hanya karena pertanyaan soal prosedur aparat federal, tetapi karena respons pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump yang justru memicu kemarahan kelompok pro-senjata.

Pretti diketahui memiliki izin resmi untuk membawa senjata tersembunyi. Kepala Kepolisian Minneapolis mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti bahwa Pretti mengacungkan senjatanya sebelum ditembak. Namun sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump justru menekankan bahwa ia seharusnya tidak membawa senjata api ke lokasi demonstrasi.

Direktur FBI Kash Patel menyatakan dengan tegas, "Anda tidak bisa membawa senjata api, dalam keadaan terisi, dengan beberapa magazen, ke acara protes apa pun. Sesederhana itu."

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari organisasi pembela hak senjata yang menilai pemerintah sedang membatasi hak konstitusional warga negara.

Bryan Strawser, Ketua Minnesota Gun Owners Caucus yang juga anggota Partai Republik, menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan semangat Amandemen Kedua. Ia memperingatkan bahwa sikap seperti ini bisa merugikan partainya sendiri menjelang pemilu sela.

"Sangat tidak masuk akal mereka memilih menjauhkan diri dari lobi senjata. NRA dan kelompok pro-senjata sudah menjadi fondasi pemilih Partai Republik selama 50 tahun," katanya.

Ketegangan ini muncul di saat Partai Republik sudah menghadapi tekanan dari pemilih terkait tingginya biaya hidup, mahalnya layanan kesehatan, serta kritik terhadap pendekatan keras pemerintah dalam isu imigrasi. Bagi sebagian pengamat, membuka konflik dengan kelompok pro-senjata justru memperlebar daftar ketidakpuasan di basis pendukung sendiri.

Ahli strategi Republik asal Florida, Jacob Perry, menyebut langkah itu sebagai kesalahan politik serius.