Rektor IPDN Soroti Indikator Pembangunan Jabar pada Musrenbang RPJPD 2025-2045

"Optimalisasi pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah juga harus diingat oleh pemerintah provinsi dan daerah," ujarnya.

Dikatakan Hadi, kegiatan musrenbang ini juga dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintah.

Hadi juga menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi merupakan aspek utama dalam perencanaan pembangunan tahun depan.

"Penanganan stunting di daerah dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga hal penting yang menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan. Seperti yang diketahui, tahun 2023 tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 25.9 juta dari penduduk Indonesia. Jadi nanti pemerintah akan mengusahakan strategi-strategi penghapusan kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Pada acara ini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas turut hadir memberikan sambutannya. Ia kembali mengingatkan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi.

"Birokrasi itu harus memiliki dampak, bukan hanya tumpukan kertas, tapi birokrasi yang lincah dan cepat. Apalagi Indonesia berpeluang menuju 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045 setelah China, AS dan India. Jadi untuk mewujudkan itu kita harus perkuat reformasi birokrasi kita," imbuhnya.

Azwar Anas mengatakan, reformasi birokrasi yang berdampak harus memiliki beberapa aspek pengembangan yakni perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, pembagian kewenangan, relasi antar sektor, sistem merit, perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM dan lain sebagainya.

Selain Rektor IPDN, turut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) diwakili Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB sebagai narasumber dalam acara tersebut.