Ratusan Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Hentikan Penyaluran

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Sosial menyatakan bahwa dari 3,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sedang dalam proses buka rekening kolektif (burekol), sebanyak 1,6 juta KPM telah berhasil menyelesaikan proses tersebut. Sisanya, sekitar 2 juta KPM, kini sedang dalam proses penyelesaian, dan ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan. “Buka rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu kan sekitar 3,6 juta, sudah selesai burekol sekarang 1,6 juta, jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses burekol, buka rekening kolektif,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kelompok KPM yang sedang mengikuti burekol terdiri dari:

• 1,3 juta KPM PKH migrasi dari PT Pos ke Himbara.
• 629 ribu KPM PKH baru dari hasil validasi data miskin.
• 1,95 juta KPM Program Sembako migrasi dari PT Pos ke Himbara.
• 770 ribu KPM Program Sembako baru dari validasi data.

Setelah proses pembukaan rekening selesai, pemerintah akan membagikan kartu kepada KPM. Penyaluran bansos akan dilakukan setelah kartu diterima. Selain percepatan burekol, Kemensos juga mengevaluasi KPM yang terindikasi terlibat judi online. Dari hasil koordinasi dengan PPATK, ditemukan 603.999 KPM terlibat aktivitas tersebut. Sebanyak 228.048 KPM telah dihentikan bansosnya pada triwulan kedua, sedangkan 375.951 KPM lainnya tengah dievaluasi untuk triwulan ketiga. “Pokoknya kalau sudah bisa kita pastikan ada rekening yang tidak aktif, ada rekening yang ikut judol, itu akan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, itu yang penting,” tegas Gus Ipul. Kemensos juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi rekening penerima bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo mencurigakan. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kemensos dalam memastikan bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersalurkan secara tepat sasaran. Masyarakat pun dipersilakan menyampaikan usulan atau sanggahan terkait bansos, namun diminta menyertakan data yang memadai sebagai bahan verifikasi. @ffr