Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat: Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu Hadiri Arahan Mendagri Tito Karnavian di Bandung

VISI.NEWS | BANDUNG - Penjabat (Pj.) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian. Acara tersebut berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (19/7/2024), dan dihadiri oleh para Kepala Daerah se-Jawa Barat. Tujuan utama rakor ini adalah untuk mempercepat pencapaian indikator strategis pembangunan di Jawa Barat.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, selain Mendagri Tito Karnavian, juga Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat. Para kepala perangkat daerah dari lingkup provinsi serta kabupaten dan kota di Jawa Barat juga turut serta.

Asmawa Tosepu, bersama para bupati dan walikota se-Jawa Barat, mendengarkan arahan langsung dari Mendagri. Ia didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik sebagai langkah awal dalam akselerasi pembangunan. "Semua kepala daerah harus memiliki cara berpikir tentang mengelola APBD dengan baik sebagai langkah awal, jika hal ini saja salah berikutnya akan banyak kesalahan," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa anggaran di tingkat pemerintah pusat maupun daerah memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memastikan ada peredaran uang yang cukup di masyarakat.

Strategi lain yang disarankan Tito adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menghidupkan sektor swasta melalui iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif, mempermudah perizinan, dan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP). "Kepala daerah jangan hanya punya mindset sebagai birokrat saja, tapi juga harus punya pola pikir sebagai enterpreneur di tengah otonomi daerah," tambah Tito.