Puteri Komarudin: PFII Jadi Lokomotif Investasi Pembangunan Nasional
PN
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin./visi.news/ist.
VISI.NEWS – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin, menegaskan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) merupakan lokomotif dalam menarik investasi finansial global guna mendukung pembangunan nasional.
“RUU PFII merupakan jawaban strategis atas persoalan dangkalnya pasar keuangan nasional (shallow financial market). Melalui ekosistem keuangan yang didukung infrastruktur transaksi keuangan berstandar internasional, Indonesia memiliki peluang untuk memperdalam pasar keuangan, memperkuat pasokan valuta asing, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal,” ujar Puteri dalam keterangan resmi, Selasa (21/7/2026).
Kemudian, kata dia, Fraksi Partai Golkar juga mendukung pemberian fasilitas kemudahan berusaha dan insentif fiskal sebagai bagian dari strategi menarik investasi berkualitas. Namun demikian, setiap tax expenditure yang diberikan negara harus memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan tidak berhenti pada peningkatan arus modal semata.
“Oleh karena itu, pemberian insentif perlu mempertimbangkan indikator kinerja yang jelas, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan penciptaan nilai tambah pada sektor riil. Dengan demikian, fasilitas perpajakan yang diberikan negara tidak hanya menjadi insentif bagi investasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif,” tutur Puteri yang juga mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta).
Lebih lanjut, juru bicara Partai Golkar ini menegaskan, bahwa PFII tidak boleh berkembang sebagai ekosistem finansial yang terpisah dari perekonomian nasional dan kebutuhan rakyat.Acara Liburan & Musiman
Kapitalisasi dan likuiditas yang terhimpun melalui PFII harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian domestik melalui pembiayaan yang produktif, termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar desain kebijakan PFII memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara likuiditas global dan agenda pembangunan nasional. PFII harus menjadi jembatan antara kekuatan finansial global dengan cita-cita pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negeri,” ujar Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri menyampaikan Fraksi Partai Golkar menyetujui RUU PFII untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan berlangsung pada hari ini.
“RUU PFII merupakan jawaban strategis atas persoalan dangkalnya pasar keuangan nasional (shallow financial market). Melalui ekosistem keuangan yang didukung infrastruktur transaksi keuangan berstandar internasional, Indonesia memiliki peluang untuk memperdalam pasar keuangan, memperkuat pasokan valuta asing, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal,” ujar Puteri dalam keterangan resmi, Selasa (21/7/2026).
Kemudian, kata dia, Fraksi Partai Golkar juga mendukung pemberian fasilitas kemudahan berusaha dan insentif fiskal sebagai bagian dari strategi menarik investasi berkualitas. Namun demikian, setiap tax expenditure yang diberikan negara harus memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan tidak berhenti pada peningkatan arus modal semata.
“Oleh karena itu, pemberian insentif perlu mempertimbangkan indikator kinerja yang jelas, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan penciptaan nilai tambah pada sektor riil. Dengan demikian, fasilitas perpajakan yang diberikan negara tidak hanya menjadi insentif bagi investasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif,” tutur Puteri yang juga mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta).
Lebih lanjut, juru bicara Partai Golkar ini menegaskan, bahwa PFII tidak boleh berkembang sebagai ekosistem finansial yang terpisah dari perekonomian nasional dan kebutuhan rakyat.Acara Liburan & Musiman
Kapitalisasi dan likuiditas yang terhimpun melalui PFII harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian domestik melalui pembiayaan yang produktif, termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar desain kebijakan PFII memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara likuiditas global dan agenda pembangunan nasional. PFII harus menjadi jembatan antara kekuatan finansial global dengan cita-cita pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negeri,” ujar Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri menyampaikan Fraksi Partai Golkar menyetujui RUU PFII untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan berlangsung pada hari ini.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!