Pusat Kebudayaan Tionghoa Bandung Dibidik Jadi Magnet Wisata
VISI.NEWS — Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung tidak hanya diarahkan menjadi ruang untuk menjaga dan mengenalkan kebudayaan Tionghoa. Pemerintah ingin kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata baru yang mampu memperkuat kebhinekaan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Gagasan tersebut mengemuka saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghadiri peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia sekaligus perayaan ulang tahun emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP), Selasa (25/8/2026).
Farhan menilai kehadiran pusat kebudayaan yang digagas YDSP menjadi gambaran bahwa keberagaman budaya dapat tumbuh berdampingan di Kota Bandung. Menurut dia, keberadaan pusat kebudayaan tersebut tidak hanya penting dari sisi pelestarian budaya, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi masyarakat.
“Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung ini yang merupakan karya dari YDSP. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar,” kata Farhan.
Pemkot Bandung, lanjut Farhan, akan berupaya memastikan lingkungan di sekitar pusat kebudayaan memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Penataan kawasan dinilai penting agar keberadaan gedung tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Ini memang perlu pemanfaatan yang sangat optimal untuk masyarakat. Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik,” ujarnya.
Menurut Farhan, pusat kebudayaan akan memiliki nilai lebih apabila tidak berdiri sendiri. Konektivitas dengan lingkungan sekitar, akses yang mudah, serta kualitas ruang publik menjadi faktor yang dapat menentukan seberapa besar manfaat fasilitas tersebut bagi masyarakat.
Jangan Jadi Bangunan yang Terpisah dari Warga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki pandangan serupa. Ia menilai keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa semakin memperkuat citra Bandung dan Jawa Barat sebagai wilayah dengan keragaman budaya yang tinggi.
Namun, Dedi mengingatkan agar gedung tersebut tidak berhenti sebagai bangunan megah yang hanya menjadi simbol atau mercusuar. Menurut dia, keberadaan pusat kebudayaan harus memberikan dampak nyata bagi lingkungan di sekitarnya.
“Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan,” ujar Dedi.
Karena itu, Dedi mendorong agar pengembangan pusat kebudayaan dilakukan bersama dengan penataan kawasan di sekitarnya. Dengan cara tersebut, keberadaan gedung dapat terintegrasi dengan kehidupan masyarakat dan memberikan peluang ekonomi bagi warga.
Ia bahkan mengusulkan kawasan tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata baru yang memiliki identitas budaya kuat. Penataan tidak hanya dilakukan di dalam area pusat kebudayaan, tetapi juga mencakup akses dan lingkungan di sekitarnya.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah memberikan sentuhan ornamen Tionghoa pada akses menuju kawasan, termasuk Gerbang Tol Pasir Koja. Menurut Dedi, identitas visual tersebut dapat menjadi penanda sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang datang ke kawasan.
Penataan trotoar dan penerangan juga dapat diperkuat dengan penggunaan lampion. Sementara itu, lingkungan permukiman di sekitar kawasan perlu ditata agar lebih rapi, bersih, dan menarik.
Jika dilakukan secara konsisten, penataan tersebut diharapkan dapat membentuk satu kawasan wisata yang tidak hanya berpusat pada bangunan utama, tetapi juga memiliki karakter kuat sejak pengunjung memasuki kawasan.
Warga Didorong Jadi Pelaku Ekonomi
Dedi menekankan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Karena itu, warga tidak cukup hanya menjadi penonton dari perkembangan kawasan wisata.
Masyarakat, menurut dia, perlu diberikan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan agar dapat menangkap peluang ekonomi yang muncul seiring meningkatnya aktivitas wisata.
Pelatihan dapat diarahkan pada pembuatan kuliner bernuansa Tionghoa, produksi suvenir, pengembangan produk kreatif, hingga kemampuan pemasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki sumber pendapatan baru tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Caranya masyarakat sekitarnya dididik bukan minta sumbangan tapi dididik punya produktivitas,” ungkapnya.
Konsep tersebut menempatkan warga sebagai bagian utama dalam ekosistem wisata. Ketika wisatawan datang, mereka tidak hanya mengunjungi gedung kebudayaan, tetapi juga dapat berbelanja produk lokal, mencicipi kuliner, serta berinteraksi dengan masyarakat.
Bagi pemerintah, pola seperti itu dapat membuat pengembangan kawasan memiliki efek ekonomi yang lebih luas. Perputaran uang dari aktivitas wisata diharapkan tidak hanya berhenti pada pengelola destinasi, tetapi juga mengalir kepada pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar.
Pagelaran Sunda-Tionghoa Rutin
Selain penataan fisik dan pemberdayaan ekonomi, Dedi mengusulkan agar kawasan tersebut secara rutin menjadi tempat pagelaran budaya.
Pertunjukan dapat digelar secara mingguan atau bulanan dengan menampilkan perpaduan kebudayaan Sunda dan Tionghoa. Menurut Dedi, kegiatan tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka ruang perjumpaan antarbudaya.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok,” katanya.
Pagelaran rutin juga dinilai dapat membuat kawasan terus hidup. Pengunjung memiliki alasan untuk datang kembali karena selalu ada agenda budaya yang berbeda.
Di sisi lain, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi seniman dan komunitas untuk menampilkan karya. Kebudayaan Sunda dan Tionghoa dapat ditempatkan bukan sebagai dua identitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari dinamika budaya masyarakat Jawa Barat.
Dedi menilai hubungan antara masyarakat Sunda dan Tionghoa sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Interaksi keduanya telah berlangsung lama dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pengaruh budaya Tionghoa dapat ditemukan dalam kuliner, bahasa, tradisi, hingga berbagai kebiasaan yang telah berbaur dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Karena itu, keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali hubungan tersebut melalui pendekatan kebudayaan.
“Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan,” ujar Dedi.
Dari Budaya ke Pariwisata
Jika gagasan tersebut diwujudkan secara bertahap, Pusat Kebudayaan Tionghoa dapat memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar gedung pertunjukan atau ruang pamer.
Kawasan tersebut dapat menjadi titik temu antara kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. Pengunjung dapat belajar mengenai kebudayaan Tionghoa, menyaksikan pertunjukan, menikmati kuliner, membeli suvenir, sekaligus menjelajahi lingkungan sekitar.
Konsep tersebut sejalan dengan upaya membangun destinasi wisata berbasis pengalaman. Daya tarik tidak hanya berasal dari sebuah bangunan, tetapi dari keseluruhan kawasan dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
Penataan akses menjadi penting karena kawasan yang mudah dicapai akan lebih berpeluang menarik wisatawan. Karena itu, gagasan mengenai penataan Gerbang Tol Pasir Koja, trotoar, lampion, penerangan, dan lingkungan permukiman menjadi bagian dari konsep yang lebih besar.
Kawasan tersebut juga berpotensi menjadi ruang pendidikan budaya. Generasi muda dapat mengenal lebih dekat sejarah dan kebudayaan Tionghoa sekaligus memahami bagaimana kebudayaan tersebut telah berinteraksi dengan budaya lokal.
Dengan demikian, pusat kebudayaan dapat berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus ruang rekreasi.
Penataan Bertahap Mulai Didorong
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk mendorong penataan kawasan secara bertahap. Salah satu tahapan penataan tersebut mulai diarahkan pada 2027.
Koordinasi antarpemerintah menjadi penting karena pengembangan kawasan tidak hanya menyangkut satu gedung. Infrastruktur jalan, akses transportasi, trotoar, penerangan, lingkungan permukiman, hingga pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Dengan penataan yang terintegrasi, pusat kebudayaan diharapkan tidak menjadi enklave budaya yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan menjadi bagian dari kawasan perkotaan yang hidup.
Dedi berharap keberadaan pusat kebudayaan tersebut pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat dan Indonesia.
“Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia,” tuturnya.
Bagi Kota Bandung, pengembangan Pusat Kebudayaan Tionghoa menjadi destinasi wisata juga dapat memperkaya pilihan wisata budaya di tengah kota. Bandung selama ini dikenal dengan beragam daya tarik kuliner, kreativitas, sejarah, dan budaya. Kehadiran ruang budaya baru dapat memperluas spektrum tersebut.
Tantangannya adalah memastikan konsep besar tersebut benar-benar terhubung dengan masyarakat sekitar. Jika penataan kawasan, pemberdayaan warga, agenda budaya, dan akses wisata dapat berjalan bersama, pusat kebudayaan tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang dan merawat warisan budaya.
Tempat itu juga dapat tumbuh menjadi ruang pertemuan berbagai identitas, tempat masyarakat belajar dan berinteraksi, sekaligus destinasi yang menggerakkan ekonomi lokal.
Dengan pendekatan tersebut, Pusat Kebudayaan Tionghoa Bandung diharapkan tidak sekadar menjadi simbol keberagaman, tetapi menjadi salah satu magnet wisata baru yang menunjukkan bahwa kebhinekaan dapat menjadi kekuatan budaya sekaligus kekuatan ekonomi bagi masyarakat.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!