Presiden Jokowi Amanatkan 197 Kepala Daerah untuk Mudahkan Perizinan Investor

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada 197 kepala daerah untuk memudahkan para investor untuk mendapat perizinan. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada pertemuan dengan seluruh Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Presiden Jokowi menyinggung jika masalah perizinan di negeri ini masih terlalu kompleks karena mengambil waktu hingga berbulan-bulan bahkan seringkali adanya pungutan biaya ilegal.

Hal inilah yang seringkali menjadi alasan para investor berbalik badan. Presiden Jokowi pun menceritakan pengalaman yang jauh berbeda dalam pelayanan antara mengurus perizinan di Indonesia dan Uni Emirat Arab.

“Bantu investor terutamanya dalam pelayanan perizinan, jangan sampai perihal izin sampai berbulan-bulan,” ucap Presiden Jokowi.

“Di Uni Emirat Arab gak ada tiga puluh menit jadi, selesai. Dan itu saya alami, itu sudah 23 tahun invenstasi di sana saya datang ke kantor perekonomian datang menyerahkan prasyarat, pergi ke gedung sebelah (notariat) saya pergi ke sana tanda tangan, di sana saya suruh balik lagi ke meja yang tadi saya datang, izin sudah diberikan,” jelas Presiden Jokowi ketika menceritakan pengalamannya mengurus perizinan di UEA.

Presiden Jokowi juga menegaskan bagaimana negara kita mampu bersaing jika dalam mengurus perizinan saja masih dipersulit dengan tempo yang panjang, sementara negara lain bahkan dapat menyelesaikan berbagai perizinan hanya dalam kurun waktu tiga puluh menit.

“Saya bisa bangun pabrik, membuat kantor, membangun showroom, membangun gudang, semuanya bisa. Tidak ada tiga puluh menit,” ujarnya. “Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan? Seperti itu yang Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Walikota selesaikan,” lanjut Presiden Jokowi.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengapa setiap negara itu bersusah payah memperebutkan investor, alasannya tidak lain adalah lapangan pekerjaan.

Dirinya berharap agar masalah perizinan tidak menjadi alasan bagi para investor untuk tidak membuka usaha di Indonesia. Karena hal ini akan berdampak pada kestabilan ekonomi negara khususnya masalah lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia.

“Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola jangan ada pungutan karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Investasi itu membuka lapangan kerja,” tegasnya.

@firli salama fadhilah