Pratama Persadha: Komisi PDP Tidak Akan Maksimal Dibawah BSSN

VISI.NEWS | JAKARTA - Muncul wacana menempatkan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hal tersebut muncul dari Komisi 1 DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat Komisi 1 DPR dan Kominfo terkait dimana posisi Komisi PDP nantinya.

Semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu, sehingga bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Misalnya untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola, jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hirarki kenegaraan.

Dalam keterangannya Kamis (7/4/2022), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri, sehingga harus ditempatkan di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah UU dengan maksimal.

“Wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP dibawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal. BSSN harus diberikan penguatan wewenang dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah ditambahkan tugas mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP, ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi,” terang chairman lembaga riset keamanan siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

Ditambahkan Pratama, Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar Undang-Undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan Perpres. Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

“BSSN perlu diperkuat wewenangnya untuk terus mengawal keamanan wilayah siber kita. Kita bisa lihat sepanjang pandemi silih berganti peretasan dan kebocoran data ada di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, lalu ada di Kemenkes, Polri dan lembaga negara lainnya. Karena itu tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tupoksinya yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP. Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP dibawahnya,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.