Ketua PN Tangerang Promosi, Seorang Hakim Beralih Tugas ke Bandung 28 Aug 2026 Garis Polisi di Lahan Sengketa Gumuk Lesung Hilang, Warga Minta Kejelasan 28 Aug 2026 ASAI Hotels Buka di Malaysia, Terbesar di Dunia 28 Aug 2026 Daging Ayam Tembus Rp40 Ribu, Jadi Perhatian Pemkot Bandung 28 Aug 2026 Cuaca Bandung Jumat 28 Agustus 2026, Cerah hingga 31 Derajat Celsius 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Sumedang Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kota Cimahi Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Bandung Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Amin Ak: APBN 2027 Harus Perkuat Sektor Riil dan UMKM 27 Aug 2026 Ketua PN Tangerang Promosi, Seorang Hakim Beralih Tugas ke Bandung 28 Aug 2026 Garis Polisi di Lahan Sengketa Gumuk Lesung Hilang, Warga Minta Kejelasan 28 Aug 2026 ASAI Hotels Buka di Malaysia, Terbesar di Dunia 28 Aug 2026 Daging Ayam Tembus Rp40 Ribu, Jadi Perhatian Pemkot Bandung 28 Aug 2026 Cuaca Bandung Jumat 28 Agustus 2026, Cerah hingga 31 Derajat Celsius 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Sumedang Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kota Cimahi Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Bandung Hari Ini, Jumat 28 Agustus 2026 28 Aug 2026 Amin Ak: APBN 2027 Harus Perkuat Sektor Riil dan UMKM 27 Aug 2026

Pratama Persadha: Komisi PDP Tidak Akan Maksimal Dibawah BSSN

ED
Kamis, 7 April 2022 | 11:05 WIB
Bagikan
Pratama Persadha: Komisi PDP Tidak Akan Maksimal Dibawah BSSN

Apalagi semangat UU PDP adalah menertibkan penggunaan dan penyalahgunaan data, yang ini dilakukan oleh banyak organisasi besar baik swasta maupun lembaga negara itu sendiri. Karena resiko menghadapi kekuatan besar itulah, posisi dan wewenang Komisi PDP harus diberikan di tempat terbaik dan terkuatnya.

“Bila ingin perlindungan data pribadi maksimal lewat UU PDP, Komisi PDP harus menjadi Komisi negara yang independen seperti komisi negara lainnya. Para komisionernya dipilih dari usulan pemerintah dan DPR, mewakili berbagai unsur ada ASN, perwakilan masyarakat, akademisi, profesional dan aparat. Sehingga dalam menjalankan wewenangnya nanti, Komisi PDP dalam posisi bargaining yang kuat di depan lembaga dan pejabat tinggi negara juga,” jelasnya.

Menurut Pratama, penempatan Komisi PDP di bawah Kominfo maupun BSSN akan sangat berpotensi bertabrakan dengan berbagai kepentingan karena tidak kuatnya posisi Komisi PDP itu sendiri.

“Kita ingin digitalisasi di Indonesia ini bermuara pada penerimaan negara yang bertambah, salah satu yang harus diperkuat adalah pengamanan ekosistem siber, perlindungan data pribadi itu salah satu di dalamnya yang paling krusial. Ini efeknya serius, Komisi PDP yang lemah akan membuat penegakan UU PDP lemah, pada akhirnya dari sisi ekonomi akan membuat tidak maksimal, dari sisi keamanan negara juga akan berbahaya karena yang diihadapi ini organisasi besar multinasional juga,” tegas Pratama.

Ditambahkan olehnya, ada negara lain yang menempatkan Komisi PDP di bawah kementrian, namun kondisi politik ekonominya berbeda dengan Indonesia. Pratama menegaskan Indonesia butuh Komisi PDP yang kuat posisinya dan independen, sehingga bisa menjamin keamanan data pribadi di Indonesia.

“Komisi PDP yang kuat ini tidak hanya bermanfaat secara langsung ke Indonesia. Kalau kita bicara soal investasi, para investor dalam dan luar negeri juga akan melihat ini sebagai nilai positif berinvestasi di Indonesia, ada aturan main yang jelas dan penegakan UU PDP yang kuat,” pungkasnya.@mpa

Halaman :

1 2

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.