Prabowo Sentil Korupsi di BUMN, Ini Respon Politisi PKS Nasir Djamil

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik korupsi di tubuh BUMN dan BUMD dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Prabowo menegaskan perilaku koruptif tersebut tidak boleh ditutup-tutupi dari masyarakat. Ia menyebut adanya penyelewengan dalam pengelolaan perusahaan milik negara, dan menyatakan penting bagi wakil rakyat untuk mengetahui secara transparan kondisi tersebut. “Ini hal yang tidak baik, tapi harus disampaikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan Presiden itu disambut positif oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Menurutnya, masyarakat akan optimistis terhadap penegakan hukum yang tegas sebagaimana ditegaskan Kepala Negara. “Masyarakat pasti optimis dengan penegakan hukum seperti ini,” kata Nasir dalam keterangannya di Jakarta. Menindaklanjuti pidato tersebut, Nasir menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anak usaha BUMN dengan PT Atlas Resources Tbk (AARI). Ia berencana mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan Komisi III untuk meminta konfirmasi dari mitra kerja terkait dan memastikan penanganan kasus berjalan transparan. “Kami akan memastikan transparansi dan kecepatan penanganan kasus korupsi di BUMN,” tegas Nasir. Kasus AARI berawal sejak 2018, ketika Direktur Utama Andre Abdi meneken kontrak kerja sama investasi dengan PLNBBI. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menemukan kejanggalan pada pembayaran uang muka dan pasokan batu bara ke tujuh PLTU di Jawa. Atas dugaan penyimpangan tersebut, negara berpotensi merugi hingga ratusan miliar rupiah. Pada 2023, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memanggil Direktur AARI, Joko Kus Sulistyoko, untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. @givary