PPDB Zonasi Picu Kekhawatiran, Kualitas Sekolah Swasta Jadi Sorotan!

VISI.NEWS | SUMEDANG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sumedang kembali memanas. Aturan zonasi yang bertujuan memeratakan sebaran siswa justru menimbulkan kekhawatiran akan menumpuknya siswa di sekolah negeri favorit. Hal ini mendorong Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, untuk mendesak pemerintah mengkaji ulang kualitas sekolah swasta.

"Kekhawatiran ini muncul terutama di daerah Cimanggung-Jatinangor," ujar Asep "Zonasi memang membuat sebaran siswa lebih merata, tapi masih ada sekolah favorit yang menjadi incaran banyak orang tua." ujar nya, pada Minggu (14/7/2024)

Asep menegaskan bahwa jika PPDB zonasi memicu penumpukan di sekolah negeri, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keterjangkauan biaya sekolah swasta.

"Biaya terjangkau dan kualitas pendidikan terjaga adalah tugas pemerintah daerah," tegasnya. "Kita juga perlu mengkaji ulang ketersediaan sekolah. Kekurangan sekolah negeri di dapil Cimanggung-Jatinangor berpotensi memicu konflik sosial saat PPDB."

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa jumlah sekolah di Sumedang bagaikan piramida, dengan jumlah SD Negeri yang melimpah, diikuti SMPN yang cukup banyak, dan SMAN yang jumlahnya terbatas.

Meskipun kewenangan SMA berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep menyarankan agar Sumedang proaktif memberikan masukan untuk pendirian sekolah baru.

"Jika tidak dibenahi, PPDB bisa memicu konflik sosial, seperti lolosnya siswa di luar zonasi," tegasnya.

Pernyataan Asep Kurnia ini kembali membuka diskusi hangat mengenai kualitas pendidikan di Sumedang, khususnya terkait kesiapan sekolah swasta dalam menampung lonjakan siswa akibat PPDB zonasi. Pemerintah daerah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua anak di Sumedang. @maulana