Polemik Viral Alumni LPDP, Golkar Dorong Afirmasi agar Beasiswa Tak Hanya Dinikmati Kalangan Mampu

VISI.NEWS | JAKARTA – Polemik yang dipicu pernyataan kontroversial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS membuka kembali perdebatan lama soal akses dan keadilan dalam program dana abadi pendidikan. Di tengah sorotan publik, Fraksi Partai Golkar DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi skema dan persyaratan LPDP agar tidak hanya dapat diakses kelompok sosial-ekonomi tertentu.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan kekhawatirannya bahwa tanpa afirmasi yang jelas, LPDP berpotensi menjadi “lingkaran tertutup” yang lebih mudah dinikmati oleh kalangan berada. Ia mengungkapkan, isu tersebut sebenarnya telah ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal 2022.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, sejumlah persyaratan seperti skor TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris tertentu memang penting, namun dalam praktiknya lebih mudah dipenuhi oleh calon penerima dari keluarga mampu. Mereka dinilai memiliki akses terhadap sekolah unggulan dan kursus bahasa berkualitas sejak dini.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.

Sarmuji menegaskan dirinya tidak bermaksud menurunkan standar akademik. Ia justru menekankan agar LPDP tetap mempertahankan kualitas, namun memberi ruang kebijakan afirmatif bagi kelompok yang selama ini terkendala secara struktural.

“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” katanya.