Polemik PBI JKN Memanas, Purbaya Soroti Salah Kelola dan Dampak ke Warga Sakit

VISI.NEWS | JAKARTA - Kegaduhan akibat penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) memicu sorotan tajam dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai persoalan ini bukan semata soal data penerima, melainkan lemahnya pengelolaan teknis dan komunikasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat rentan.

Dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026), Purbaya secara terbuka menyampaikan kekecewaannya kepada jajaran pengelola program. Ia menegaskan, anggaran negara untuk PBI tidak berkurang, namun gejolak di masyarakat justru meningkat.

“Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya.

Menurutnya, pembaruan data memang penting demi ketepatan sasaran. Namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kepanikan, apalagi sampai menghambat akses layanan kesehatan bagi warga yang sedang sakit.

“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegasnya.

Sebagai solusi, Purbaya mengusulkan agar setiap penonaktifan status PBI tidak langsung berlaku efektif. Ia meminta adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan disertai sosialisasi aktif kepada warga terdampak. Dalam periode tersebut, masyarakat diberi kesempatan mengajukan sanggahan bila merasa masih memenuhi kriteria sebagai kelompok miskin atau rentan.

Ia menekankan bahwa akar persoalan terletak pada sisi operasional, manajemen, dan komunikasi publik.

“Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” ujarnya.