Pj. Bupati Bogor dan KPK Bersinergi Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

VISI.NEWS | BOGOR - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, didampingi oleh Asisten Administrasi, menerima audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Kamis, (11/7/2024). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektur, dan jajaran Inspektorat Kabupaten Bogor, menandakan komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam mendukung terciptanya good governance di Kabupaten Bogor. "Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPK dan lembaga-lembaga tinggi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencegahan korupsi merupakan bagian terpenting dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Asmawa Tosepu menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan KPK dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Tentunya dengan sinergi dan kerjasama ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi," tambahnya. Menurutnya, kolaborasi ini adalah langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Audiensi ini bukan hanya sekedar pertemuan formal, tetapi juga menjadi forum diskusi untuk membahas langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi. Kepala Bapenda, Inspektur, dan jajaran Inspektorat turut serta memberikan pandangan dan masukan mereka mengenai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Bogor.

Kehadiran jajaran Inspektorat dalam audiensi ini juga menegaskan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan. Pengawasan yang ketat dan sistematis dianggap sebagai kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyimpangan lainnya di lingkungan pemerintahan.