Pigai Ungkap Dana Pribadi Terkuras Bantu Korban Bencana Saat Rapat di DPR

VISI.NEWS | JAKARTA — Rapat kerja antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, berubah emosional ketika Menteri HAM Natalius Pigai mengungkap kondisi yang jarang terdengar dari balik meja pejabat negara. Ia mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk membantu korban bencana dan konflik sosial karena tidak tersedianya pos bantuan langsung dari kementeriannya.

Pigai menjelaskan bahwa keterbatasan itu bukan semata soal kemauan, melainkan sistem penganggaran yang tidak memungkinkan kementeriannya bergerak cepat dalam situasi darurat kemanusiaan.

“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” kata Natalius Pigai.

Ia mengaku kerap turun langsung ke lapangan saat terjadi bencana atau konflik, tetapi tak memiliki instrumen anggaran untuk memberikan bantuan sosial secara langsung kepada korban.

“Saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” ujarnya.

Pigai menegaskan dirinya bukan berasal dari latar belakang pengusaha yang memiliki keleluasaan finansial. Ia menyebut dirinya seorang aktivis yang hidup sederhana dan juga harus memikirkan masa depan keluarga.

“Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan,” ucapnya.

Meski demikian, Pigai menyampaikan bahwa untuk penanganan kasus pelanggaran HAM, kementeriannya saat ini telah memiliki dukungan anggaran yang memadai. Ia bahkan mempersilakan publik mengkritik bila kementeriannya tidak bekerja optimal dalam ranah tersebut.

“Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran,” kata Pigai.

Di sisi lain, Pigai juga menyinggung capaian diplomasi Indonesia di level internasional. Ia menyebut Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah posisi yang disebutnya sebagai pencapaian bersejarah.

“Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama. Asia Pasifik aja tidak pernah kita pimpin, baru pertama, lembaga PBB lagi,” ujarnya.

Menurut Pigai, keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan DPR, khususnya Komisi XIII, terhadap kerja-kerja Kementerian HAM. Ia menyebut posisi tersebut sebagai pijakan penting bagi peran Indonesia di forum global.

“Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi Sekjen PBB nggak, karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB,” kata Pigai. @kanaya