Pernyataan Kontroversial Menteri Yusril: Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

VISI.NEWS | JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra, yang baru saja diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menarik perhatian publik dengan pernyataan yang kontroversial. Ia menyatakan bahwa tragedi tahun 1998 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Di hari pertamanya sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Yusril menegaskan bahwa serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi selama reformasi 1998 tidak dapat dianggap serius. Ia mengklaim bahwa di Indonesia tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa puluh tahun terakhir. Menurutnya, pelanggaran berat hanya dapat ditetapkan untuk tindakan seperti genosida atau pembersihan etnis. "Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing (bukan 1998). Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan kita (pada) 1960-an," kata Yusril, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dia menambahkan bahwa setelah tahun 1960-an, pelanggaran HAM berat tidak pernah terjadi lagi. Ketika ditanya apakah peristiwa tahun 1998 termasuk di dalamnya, Yusril menjawab, "Enggak." Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak menghadapi masalah pelanggaran HAM berat, dan memberikan contoh bahwa tidak semua pelanggaran HAM dapat dianggap sebagai pelanggaran berat, dengan genosida sebagai salah satu contohnya. @ffr