Permasalahan ‘Peta Baru China 2023’ dan Harapan Penyelesaiannya

Alasan yang mirip sama, kata Dede Farhan, seperti diuraikan oleh Filipina, Vietnam pun menentang dimasukkannya kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah China dalam peta baru. Vietnam menilai China telah melanggar kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi atas wilayah maritim sebagaimana ditentukan oleh UNCLOS.

"Sementara keberatan dari Pemerintah Taiwan lebih menegaskan terkait keberadaan Taiwan itu sendiri sebagai negara yang independen, dan mengangap bahwa Taiwan bukan bagian dari China. Sementara China sendiri menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan negara itu, tetapi Taiwan tak mengakui klaim China," jelasnya.

Secara historis, kata Dede Farhan, Taiwan memang telah menjadi bagian dari China sejak abad ketujuh. Namun, Taiwan sempat dikuasai Jepang usai China kalah dalam Perang Sino-Jepang 1895. Amerika Serikat, China, dan Inggris pernah menandatangani Deklarasi Kairo pada 1 Desember 1943 yang mana ketiga pihak mengakui bahwa seluruh wilayah yang dicaplok Jepang dari China, seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu harus dikembalikan ke China. Namun di saat yang bersamaan, di dalam negeri China ada dua partai politik besar sedang memperebutkan kekuasaan yaitu Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis China (PKC). Akhirnya timbul peperangan sipil yang dimenangkan oleh PKC, dan pemimpin KMT, Chiang Kai-Shek, harus mundur ke Taiwan. KMT kemudian mendeklarasikan Taipei sebagai ibu kota Republik of China (ROC).

Sementara itu terkait dengan posisi Rusia dalam sengketa perbatasan di Pulau Bolshoy Ussuriysky, menurut beberapa media terjadi sebagai ilustrasi ketidakcocokan Moskow dan Beijing karena Beijing dianggap netral atas perang Rusia-Ukraina. Padahal kedua negara telah menyelesaikan demarkasi perbatasan sejak tahun 2008, dimana kedua belak telah bersepakat untuk membagi Pulau Bolshoi Ussuriysky dengan demarkasi akhir perbatasan sepanjang 4.300 kilometer. Menurut demarkasi tahun 2008, Rusia menguasai sekitar dua pertiga pulau Bolshoi Ussuriysky, sedangkan sepertiga bagian paling barat diserahkan kepada China. Bagian pulau tersebut sekarang dikenal sebagai Heixiazi, dan termasuk dalam provinsi Heilongjiang.