Percakapan Forkopimda Batubara Soal Pengkondisian Suara ke Prabowo-Gibran, Hoaks atau Nyata?

VISI.NEWS | BATUBARA - Rekaman suara yang diduga berisi percakapan antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang mengarahkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024, menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Rekaman tersebut beredar luas di media sosial, seperti Twitter dan Tiktok, dengan judul "BOCOR!!! Rekaman Perbincangan Antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batu Bara". Dalam rekaman tersebut, terdengar suara-suara yang diduga milik Pj Bupati Batubara, Kapolres, Kajari, dan Dandim, yang membahas strategi untuk menangkan paslon 02 di tingkat desa.

Salah satu suara dalam rekaman itu mengatakan, "Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

Suara lainnya menambahkan, "Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan. Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. Penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024."

Hoaks atau nyatakah percakapan tersebut?

Rekaman tersebut mendapat sorotan dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat konferensi pers, Minggu (14/1/2024). Dia mengatakan, rekaman itu viral di media sosial dan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dan kode etik oleh pejabat negara.

"Kami sangat prihatin dengan rekaman ini. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan cara-cara yang tidak demokratis dan tidak fair. Kami minta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam rekaman ini dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Todung.