PERANG MASA DEPAN | Banyak Militer Yang 'menyusut', Mengapa Indonesia Tidak?

Oleh Tangguh Chairil (360info)

• Universitas BINUS

SEMENTARA banyak negara mengurangi kekuatan militer mereka, Indonesia justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Militer terus berkembang, terutama dalam hal personel. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peralihan pemerintahan saat ini dari reformasi militer pasca-1998, yang mengakibatkan meningkatnya kehadiran militer di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Namun, fokus pada personel ini mengorbankan pengembangan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia yang berbasis pada platform. Pada tahun 2014, militer Indonesia memiliki 395.500 personel aktif. Pada tahun 2024, jumlahnya telah meningkat menjadi 404.500. Jajak pendapat Kompas tahun 2021 mengungkapkan bahwa 62,3 persen responden tertarik untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alasan utama yang diberikan adalah keinginan untuk membela negara (49,9 persen), membuat keluarga bangga (33,5 persen) dan mengamankan masa depan yang stabil (16,2 persen). Minat terhadap karier militer di Indonesia sebagian didorong oleh pengaruh dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia yang berkelanjutan. Pengaruh militer Upaya-upaya selama era Reformasi setelah 1998 ditujukan untuk mengurangi peran sosial-politik militer, yang menonjol selama Orde Baru Suharto.

Namun, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, militer telah mendapatkan kembali pengaruh yang signifikan, dengan TNI terlibat dalam berbagai bidang non-militer, seperti penanganan COVID-19. Preferensi Jokowi terhadap tokoh-tokoh militer daripada kepemimpinan sipil telah memperkuat peran TNI dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial Indonesia. Widodo telah dua kali mengangkat pensiunan militer, Ryamizard Ryacudu dan Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan, yang menandai peralihan dari era Reformasi ketika menteri pertahanan adalah warga sipil.

Selain itu, Jokowi menempatkan tokoh militer dalam peran kabinet sipil lainnya, termasuk menteri kesehatan Terawan Agus Putranto (2019–20), menteri agama Fachrul Razi (2019–20), dan menteri agraria Hadi Tjahjanto (2022–24) dan Agus Harimurti Yudhoyono (2024).