PERANG MASA DEPAN | Banyak Militer Yang 'menyusut', Mengapa Indonesia Tidak?

Oleh Tangguh Chairil (360info)

• Universitas BINUS

SEMENTARA banyak negara mengurangi kekuatan militer mereka, Indonesia justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Militer terus berkembang, terutama dalam hal personel. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh peralihan pemerintahan saat ini dari reformasi militer pasca-1998, yang mengakibatkan meningkatnya kehadiran militer di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Namun, fokus pada personel ini mengorbankan pengembangan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia yang berbasis pada platform. Pada tahun 2014, militer Indonesia memiliki 395.500 personel aktif. Pada tahun 2024, jumlahnya telah meningkat menjadi 404.500. Jajak pendapat Kompas tahun 2021 mengungkapkan bahwa 62,3 persen responden tertarik untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alasan utama yang diberikan adalah keinginan untuk membela negara (49,9 persen), membuat keluarga bangga (33,5 persen) dan mengamankan masa depan yang stabil (16,2 persen). Minat terhadap karier militer di Indonesia sebagian didorong oleh pengaruh dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia yang berkelanjutan. Pengaruh militer Upaya-upaya selama era Reformasi setelah 1998 ditujukan untuk mengurangi peran sosial-politik militer, yang menonjol selama Orde Baru Suharto.

Namun, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, militer telah mendapatkan kembali pengaruh yang signifikan, dengan TNI terlibat dalam berbagai bidang non-militer, seperti penanganan COVID-19. Preferensi Jokowi terhadap tokoh-tokoh militer daripada kepemimpinan sipil telah memperkuat peran TNI dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial Indonesia. Widodo telah dua kali mengangkat pensiunan militer, Ryamizard Ryacudu dan Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan, yang menandai peralihan dari era Reformasi ketika menteri pertahanan adalah warga sipil.

Selain itu, Jokowi menempatkan tokoh militer dalam peran kabinet sipil lainnya, termasuk menteri kesehatan Terawan Agus Putranto (2019–20), menteri agama Fachrul Razi (2019–20), dan menteri agraria Hadi Tjahjanto (2022–24) dan Agus Harimurti Yudhoyono (2024).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (2018–24) juga berlatar belakang militer. Pada tahun 2023, sekitar 3.000 prajurit aktif bertugas di sedikitnya 16 kementerian dan lembaga pemerintah. Peran militer yang semakin meluas dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial mungkin akan segera diformalkan, karena rancangan undang-undang yang merevisi UU TNI memasuki pembahasan parlemen pada bulan Mei 2024. RUU yang diusulkan akan memungkinkan personel tugas aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga pemerintah sipil.

'Dwifungsi'

Para kritikus menyamakannya dengan kembalinya doktrin "dwifungsi" dari era Orde Baru ketika militer memegang peran keamanan dan politik-ekonomi. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi dengan menyatakan bahwa TNI tidak lagi dwifungsi, tetapi telah menjadi "multifungsi".

Tidak seperti banyak militer lainnya, TNI tidak memiliki sistem promosi "naik atau turun", di mana personel harus naik pangkat dalam jangka waktu tertentu atau menghadapi pemecatan. Sebaliknya, UU TNI mengamanatkan promosi setiap 4-5 tahun dalam kondisi tertentu. Hal ini telah menyebabkan "kemacetan promosi", dengan terlalu banyak perwira untuk terlalu sedikit posisi yang tersedia. Alih-alih mereformasi kebijakan personel untuk mengatasi masalah ini, Jokowi mengangkat personel militer ke peran pemerintahan sipil dan memperluas struktur komando teritorial angkatan darat. Selama pemerintahan Widodo, TNI telah melihat beberapa perluasan dalam komando operasional. Beberapa perluasan ini memiliki justifikasi strategis yang jelas. Misalnya, Komando Armada ke-3 Angkatan Laut dan Komando Operasi Udara ke-3 Angkatan Udara keduanya didirikan untuk meningkatkan cakupan wilayah maritim dan ruang udara Indonesia timur.

Selain itu, pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan tahun 2019, yang mengintegrasikan pangkalan-pangkalan TNI di seluruh negeri, bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas bersama di antara cabang-cabang layanan TNI, meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara kohesif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia yang luas.

Kepentingan internal

Beberapa perluasan terbaru di TNI tampaknya lebih didorong oleh kepentingan internal daripada oleh kebutuhan strategis. Misalnya, Angkatan Darat berencana untuk membentuk 22 komando daerah militer baru, sehingga totalnya menjadi 37. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak membenarkan langkah ini dengan menyebutkan perlunya menyamakan jumlah komando polisi daerah, yang ada di setiap provinsi. Akan tetapi, meskipun masuk akal bagi polisi untuk hadir di setiap provinsi mengingat peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, tidak ada kebutuhan yang jelas bagi Angkatan Darat untuk memiliki jumlah komando yang sama. Angkatan Darat Indonesia, yang memiliki lebih banyak personel daripada cabang militer lainnya, menghadapi peningkatan tuntutan personel dengan perluasan struktur komando teritorialnya. Hal ini menambah tekanan pada anggaran pertahanan, yang biasanya dialokasikan hampir 50 persen untuk biaya personel. Sebaliknya, belanja modal hanya sekitar 30 persen, dan belanja barang sekitar 20 persen. Perluasan kebutuhan personel dapat lebih jauh mengurangi dana untuk belanja modal dan barang, yang sangat penting bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang keduanya sangat bergantung pada platform dan sangat membutuhkan pengembangan.

Pada tahun 2014, Widodo memperkenalkan visi "Poros Maritim Global", yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola maritim dan kemampuan pertahanan Indonesia. Meskipun banyak pengamat sekarang memandang Poros Maritim Global sebagai kebijakan yang "mati" karena kurangnya perhatian selama masa jabatan kedua Widodo, kebijakan ini membantu membangun landasan untuk meningkatkan tata kelola maritim Indonesia. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam memodernisasi Angkatan Laut, masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun postur pertahanan dan keamanan maritim yang ideal.

Kemajuan dan modernisasi Angkatan Laut di berbagai variabel kekuatan laut masih sederhana dibandingkan dengan perluasan angkatan laut di negara-negara lain dengan peringkat yang sama. Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang bertanggung jawab atas patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, terus berjuang dengan kemampuan yang terbatas dan terbatas.

• Tangguh Chairil adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas BINUS. Bidang penelitiannya meliputi ekonomi dan manajemen pertahanan, studi militer, dan studi intelijen dengan fokus pada Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
• Awalnya diterbitkan di bawah Creative Commons oleh 360info™.