Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan akan pentingnya proses evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi di LKPP. Utamanya terkait dampak dari pandemi Covid-19 selama tahun 2021 sampai tahun 2022. “Proses evaluasi harus selalu ada. Termasuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi di LKPP terkait dampak dari pandemi Covid-19,” paparnya.

Terakhir, mengenai program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH), Anis menyarankan adanya peran yang jelas dari LKPP terhadap program tersebut. Pasalnya program tersebut memiliki tujuan untuk memudahkan satuan pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa sekolah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Mengingat program ini memiliki kaitan dengan salah satu fungsi  LKPP yaitu menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah," imbuhnya. @alfa