Pencurian Lampu Jalan Jadi Masalah Serius, DPRD Bandung Dorong Skema KPBU

VISI.NEWS | BANDUNG - Persoalan pencahayaan jalan di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Tidak hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga aksi pencurian komponen lampu jalan yang semakin marak. Hal ini mengemuka dalam diskusi Parlemen Talks Radio Sonata pada Selasa (22/7/2025), menghadirkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Panji Kharismadi. Aan menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap fasilitas publik yang kerap menjadi sasaran kejahatan, termasuk lampu jalan dan besi penghalang sampah. Ia mencontohkan kasus hilangnya besi di Jembatan Pasupati yang hanya bertahan dua minggu. “Itu jadi pelajaran penting. Ketika fasilitas umum hilang atau dirusak, perlu ada sanksi dan kesadaran bersama. Pengawasan tidak bisa hanya dari Dishub atau DPRD, masyarakat juga harus dilibatkan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. Aan juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama untuk memenuhi permintaan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di seluruh wilayah Bandung. Karenanya, Komisi III DPRD mendorong alternatif pembiayaan melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) agar pembangunan infrastruktur tidak bergantung sepenuhnya pada APBD. Sementara itu, Panji Kharismadi menjelaskan pencurian komponen lampu jalan seperti kabel tembaga dan kontaktor menjadi penyebab utama kerusakan PJU di Bandung. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak mencurigakan yang berpura-pura menjadi petugas perbaikan. Panji menambahkan, distribusi lampu jalan tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan pinggir seperti Cibiru, Cijerah, hingga Ujungberung, berdasarkan usulan musrenbang dan pokok pikiran DPRD. “Kami mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga fasilitas penerangan jalan. Karena setiap tiang lampu yang dibangun berasal dari dana pajak masyarakat dan menyangkut keamanan serta kenyamanan bersama,” tutup Panji. @ffr