Pemprov Jabar Siapkan Penambahan Rombel di SMA/SMK Negeri untuk Siswa Kurang Mampu

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SMA dan SMK negeri untuk tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa rencana tersebut telah dibicarakan langsung antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. "Sekarang ada sekolah yang rombelnya 36 orang, Menteri memberikan ruang bisa bahkan sampai 50. Kami sedang hitung, dan tentu ini kita dedikasikan untuk anak-anak yang miskin dengan tetap memberikan ruang sekolah swasta," ujar Herman, Kamis (19/6/2025). Menurut Herman, meskipun proses masih dalam tahap evaluasi dari sistem penerimaan murid baru (SPMB), Pemprov Jabar tetap berkomitmen memperluas akses pendidikan, terutama bagi keluarga miskin. Pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai skema, termasuk opsi dukungan bagi siswa yang memilih sekolah swasta. "Karena di negeri, di backup oleh pemerintah, kita akan optimalkan yang di negeri, tetapi yang di swasta juga sama, karena kita kan ada BPMU, yang mungkin nanti direct bantuannya ke anak-anak yang miskin itu," jelasnya. Langkah ini sekaligus menjadi respon terhadap berbagai kasus anak putus sekolah karena kendala ekonomi, seperti yang sempat terjadi di Cirebon. Pemerintah tidak ingin ada lagi anak yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena persoalan biaya. "Angka putus sekolah di Jawa Barat, tahun ini akan jauh menurun, mudah-mudahan tidak ada, terutama bagi yang miskin salah satu pemantik kan yang kasus di Cirebon ya," tegas Herman. Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan bahwa kuota afirmasi sebesar 30 persen di sekolah negeri akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk siswa dari keluarga prasejahtera. "Kami prioritaskan calon murid kurang mampu, masuk sekolah negeri semua. Negara memberi kesempatan mereka sekolah di negeri. Ada sekitar 12.670 murid kurang mampu dan kita kasih kesempatan bersekolah di negeri melalui jalur afirmasi," terang Purwanto. Meski siswa tetap diberi kebebasan untuk memilih sekolah negeri atau swasta, pemerintah mendorong agar mereka masuk sekolah negeri untuk meringankan beban pembiayaan. "Kami terima mereka di sekolah negeri, kecuali mereka emang maunya di sekolah swasta. Kalau pemerintah menjamin mereka masuk ke negeri," tutupnya. @ffr