Pemprov DKI Jakarta Berharap Kebijakan Sekolah Swasta Gratis Bisa Diterapkan pada 2025*

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian. "Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget," ujar Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024). Sebelumnya, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengungkapkan bahwa banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk ke sekolah swasta karena tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. "Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (16/7). Johnny menambahkan bahwa banyak siswa kurang mampu yang tidak lolos PPDB sekolah negeri disebabkan oleh ketidakpahaman orangtua terhadap prosedur PPDB. Akibatnya, banyak orangtua yang tidak bisa melunasi biaya sekolah swasta, sehingga ijazah anak-anak mereka ditahan oleh pihak sekolah. "Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orangtuanya enggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah," papar Johnny. Sebaliknya, Johnny menyatakan bahwa banyak sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. "Padahal anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis," ucapnya. Menanggapi fenomena tersebut, Johnny meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengkaji wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. "Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju," imbuhnya. Johnny juga mengungkapkan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah menyetujui wacana sekolah swasta gratis tersebut. Saat ini, DPRD menunggu penerapan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Johnny berharap wacana tersebut bisa terlaksana dalam dua tahun mendatang. "Pj Gubernur secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau sangat setuju. Tinggal bagaimana menerapkannya, apakah di tahun 2025 atau 2026. Kalau kami semua di DPRD sudah setuju," tuturnya. @shintadewip