Pemkab Sukabumi Tekankan Soal Akurasi dalam Pemutakhiran Data Reaktivasi PBI JK

"Saya instruksikan kepada seluruh camat dan pendamping di lapangan untuk bekerja ekstra keras. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut nyawa hidup masyarakat kita yang sedang sakit," imbuh Ade.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro menjelaskan dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan secara nasional, 10,7 juta di antaranya mengalami naik desil atau peningkatan status kesejahteraan berdasarkan data periodik Kemensos dan BPS.

Namun, di lapangan ditemukan warga yang masih membutuhkan justru tereliminasi dari sistem.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menjelaskan bahwa groundcheck tahap kedua bertujuan untuk memvalidasi kondisi riil ekonomi masyarakat. Prosesnya kata dia, dilakukan dengan mengacu pada 39 kriteria.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, menggunakan geotagging.

"Kami menggunakan teknologi geotagging foto rumah dan titik koordinat untuk memastikan objektivitas. Kami ingin meminimalisir inclusion error (orang mampu yang menerima bantuan) dan exclusion error (orang miskin yang tidak tercover)," jelas Solihin.

Hingga pertengahan April 2026, progres groundcheck Kabupaten Sukabumi baru mencapai angka 7 persen. Meskipun menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat secara volume data, angka ini masih jauh dari target 100 persen di akhir bulan.

Dalam kesempatan itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi juga memberikan opsi bagi warga yang membutuhkan layanan darurat saat status PBI JK nonaktif, yaitu dengan mendaftar sebagai peserta mandiri atau melalui jalur PBPU Pemda dengan ketentuan yang berlaku. @andri