Pemkab Sukabumi Tekankan Soal Akurasi dalam Pemutakhiran Data Reaktivasi PBI JK

VISI.NEWS | SUKABUMI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mendorong percepatan proses groundcheck reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Dalam prosesnya, pemkab juga menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar valid.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman saat memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan groundcheck tahap kedua reaktivasi kepesertaan PBI JK. Groundcheck dilakukan menyusul penonaktifan kepersertaan PBI JK di Kabupaten Sukabumi yang mencapai 164 ribu peserta.

Rapat yang digelar di aula kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi dihadiri oleh jajaran Dinsos, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan pendamping PKH dan Puskesos dari 47 kecamatan.

Ade meminta seluruh pihak, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, untuk menjaga akurasi data.

"Saya minta akurasi dari pemberi data maupun surveyor. Sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa pertanggungjawabkan," ujar Ade.

Ade mengungkapkan bahwa waktu yang tersisa untuk proses tersebut hanya 15 hari lagi hingga akhir April.

"Kita memiliki waktu 15 hari ke depan hingga akhir April untuk menuntaskan pemutakhiran data ini," katanya.

Maka dari itu, Ade, menginstruksikan seluruh camat dan pendamping di lapangan untuk bekerja lebih optimal dalam mempercepat pemutakhiran data.