Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan kesehatan rakyat Indonesia terkait kedatangan turis asal Negara China.

Diketahui, memasuki awal tahun 2023, pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk menggenjot perekonomian nasional di segala sektor, salah satunya di sektor pariwisata.

Namun, keputusan pemerintah ini kemudian menuai pro dan kontra di tengah publik. Terutama yang berkaitan dengan turis asal China, mengingat saat ini di negara tersebut sedang dilanda gelombang covid kesekian kalinya, dengan kasus aktif lebih dari 92 ribu kasus.

Karena itu, Ahmad Muzani mengingatkan agar jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia.

Sehingga, ia menilai perlunya aturan khusus terhadap wisawatan asal China yang ingin masuk ke Indonesia.

"Aturan khusus yang dimaksud misalnya kewajiban melakukan Swab PCR bagi turis asal China yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat. Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," kata Muzani dalam keterangan tertulis seperti dilansir laman Parlementaria, Kamis (12/1/2023).

Sebab, menurut Anggota Komisi II DPR RI tersebut, upaya-upaya yang telah dibangun selama ini, seperti upaya tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) di masyarakat, jangan sampai lantas sia-sia karena masih adanya ancaman dari luar.

"Seperti herd immunity, upaya pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas sosial yang sudah kita bangun dengan kerja keras dan kerja bersama ini jangan sampai sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman covid yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal China," imbuh Wakil Ketua MPR RI tersebut.