Pelantikan DPW-DPD PAN se-Jawa Timur, Viva Yoga: Seluruh Kader Harus Berorientasi Membesarkan PAN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi./visi.news/tangkap layar akun Instagram @vivayogamauladi.
VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)Â sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, meminta seluruh kader PAN di Jawa Timur untuk fokus membesarkan partai dan menghindari konflik internal usai pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Viva Yoga saat memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW-DPD PAN se-Jawa Timur yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus partai dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Viva menegaskan di antara pengurus tidak boleh ada konflik. Seluruhnya didorong berorientasi untuk membesarkan PAN. “Satu hati, satu komando di bawah pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan”, ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis yang diterima VISI.NEWS, Senin (11/5/2026). Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga saat dirinya memberi pembekalan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW-DPD PAN se-Jawa Timur. Acara rakerwil dan pelantikan pengurus partai digelar serentak di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, 10/5/2026. Hadir dalam rangkaian acara itu Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, beberapa bupati dan walikota, para pengasuh beberapa pondok pesantren, dan ribuan kader dan massa partai dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan, sesuai dengan tagline partai, PAN Bantu Rakyat, maka partai ini harus menjadi pelayan rakyat dan bersama rakyat.
“Pengurus, kader, dan wakil rakyat dari PAN harus aspiratif dan responsif pada rakyat”, tegasnya. Dalam kesempatan itu dibahas pentingnya suara sehingga bila ambang batas atau parliamentary threshold di DPR dinaikan maka akan menyebabkan semakin besarnya suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Disebut beberapa partai tidak lolos ke DPR sehingga suara mereka hilang begitu saja. Hal demikian disebut tidak adil.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!