NIB dan NOP Diintegrasikan, PAD PBB Naik Tanpa Naikkan Tarif Pajak

VISI.NEWS – Pemerintah pusat mendorong integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah untuk menutup celah perbedaan data sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan tersebut disepakati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Salah satu poin utama kebijakan itu adalah mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB. Dengan sistem tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) dan pemerintah daerah diharapkan memiliki satu basis data yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nusron mengatakan, integrasi tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai bidang tanah, termasuk luas dan kewajiban pajaknya, tercatat secara transparan dan akurat.

“Dengan adanya integrasi ini, maka semua wajib pajak di bidang pertanahan akan transparan semua datanya, baik tarifnya maupun luasannya,” kata Nusron.

Menurut dia, selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian antara data PBB yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pertanahan yang tercatat di ATR/BPN. Perbedaan tersebut antara lain menyangkut luas bidang tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Integrasi NIB dan NOP dinilai dapat memperkecil potensi ketidaksesuaian tersebut. Data pertanahan dan perpajakan akan saling terhubung sehingga pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih akurat dalam mengelola penerimaan PBB.

Kebijakan itu bukan sekadar rencana. Penerapannya telah dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Nusron menyebut penerapan integrasi tersebut berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB dalam dua tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah adanya temuan data PBB yang sebelumnya lebih kecil atau tidak sesuai dengan data bidang tanah dalam NIB.

“Insyaallah kalau NOP dan NIB diberlakukan, saya jamin PAD dari PBB akan naik minimal 100 persen tanpa harus menaikkan tarif,” tegas Nusron.

Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya tindak lanjut di tingkat daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat koordinasi antara perangkat daerah yang menangani pendapatan dengan Kantor Pertanahan setempat.

Menurut Tito, integrasi data tidak hanya berkaitan dengan PBB, tetapi juga dapat mempercepat pelayanan pertanahan dan proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Intinya, lakukan koordinasi, integrasi data, dan kecepatan untuk proses BPHTB, penerbitan BPHTB, dan itu juga membuat retribusi daerah, PAD, menjadi meningkat,” ujar Tito.

Melalui SEB tersebut, pemerintah daerah dan Kantah diarahkan membuat perjanjian kerja sama sebagai dasar pelaksanaan integrasi NIB dan NOP.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menyatukan data pertanahan dan perpajakan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat potensi penerimaan daerah tanpa harus bergantung pada kenaikan tarif pajak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kabinet Merah Putih.