Nasehat SBY Dimaknai Sebagai Dinamika Politik Kekuasaan

VISI.NEWS | JAKARTA - Pengamat politik, Nurul Fatta, menilai nasehat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait larangan 'berselingkuh dengan konstitusi' memiliki makna politik yang mendalam dan tidak dapat dibaca sekadar sebagai pesan normatif bagi generasi penerus bangsa.

Menurut Nurul, pernyataan SBY tersebut lebih tepat dimaknai sebagai satire atau kritik tidak langsung terhadap praktik kekuasaan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pernyataan tersebut saya membacanya sebagai satire terhadap pemerintahan era Jokowi,” kata Nurul Fatta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Nasehat politik itu disampaikan SBY saat menghadiri peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn) Djoko Suyanto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, SBY mengingatkan para politikus agar tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

“Dalam meraih kekuasaan, jalannya harus benar. Jangan berselingkuh terhadap konstitusi. Jangan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar SBY.

Nurul menilai, sulit untuk melepaskan pernyataan itu dari konteks dinamika politik nasional sepanjang 2023–2024, khususnya polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, menjadi calon wakil presiden.

“SBY sedang menyentil bahwa menang memang penting, tetapi cara memenangkan kekuasaan jauh lebih penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan diksi 'selingkuh' oleh SBY mengandung makna pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, di mana loyalitas seharusnya diberikan kepada konstitusi, bukan pada kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.