Musrenbang RKPD 2027 Majalaya, Kadisperdagin Soroti Nilai Ekspor Kabupaten Bandung Capai Rp21 Triliun

"Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun, membahas, dan menyepakati usulan pembangunan dari tingkah desa dan kelurahan, sekaligus memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat," ujarnya.

Dicky menegaskan, Musrenbang ini jangan sampai dimaknai sebagai rutinitas tahunan belaka. Forum ini harus benar-benar menjadi peta jalan pembangunan ke depan, yang memuat arah, prioritas dan langkah nyata pembangunan daerah.

"Setiap usulan yang disampaikan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan visi besar pembangunan Kabupaten Bandung," ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, kata dia, seluruh proses perencanaan pembangunan tahun 2027 wajib berpedoman pada visi pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Dikatakan Dicky, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus diarahkan untuk memperkuat pencapaian target pembangunan daerah melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan akuntabel.

Tentunya dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Sejalan dengan itu, saya menegaskan bahwa usulan program dan kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan hendaknya memenuhi prinsip-prinsip prioritas, berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, selaras dengan kewenangan, terukur, serta efektif dan efisien," ujarnya.

Dicky mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses perencanaan ini berjalan secara transparan, inklusif dan akuntabel. Dengan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.