Muhammad Farhan: ASO Tidak Bisa Dihindari di Era Digital

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai pemberlakuan TV digital dengan transisi Analog Switch Off (ASO) sebagai bentuk pemerataan digitalisasi di seluruh Indonesia.

ASO merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus dipenuhi mulai 2 November 2022.

Untuk itu, jika ada keberatan terkait pelaksanaannya, seharusnya disampaikan sebagai judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Seperti yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat yang mengerti proses hukum, konstitusi, dan demokrasi. Menyatakan keberatan ASO pada saat sekarang menghambat sebuah upaya besar, melebihi kepentingan penyiaran televisi digital dan penyebaran STB (set top box)," ujar Farhan dalam keterangan pers seperti yang dikutip laman Parlementaria, Kamis (17/11/2022).

Menurut politisi Partai NasDem itu, ASO tidak bisa dihindari di tengah era digital seperti sekarang. ASO memaksa semua lembaga penyiaran televisi menghentikan siaran analog dan beralih ke digital.

Peralihan itu akan membuat ruang frekuensi (bandwidth ) yang digunakan lembaga penyiaran tidak sebesar sebelumnya. Ruang frekuensi tersebut dimanfaatkan untuk menambah kecepatan dan kapasitas koneksi internet di Indonesia.

"Kelebihan ruang frekuensi (bandwidth ) ini yang disebut sebagai digital dividen yang akan mampu menumbuhkan ekonomi digital Indonesia sampai 30 miliar dollar AS sampai tahun 2030," tandasnya.

Farhan menegaskan, jika ada lembaga penyiaran yang menolak ASO, bisa dikatakan telah melawan perintah UU. Menurutnya bukan hak mereka lagi, tapi hak negara yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai UUD.