Menkum: Jangan Main-Main Dengan Layanan Publik

"Sekurang-kurangnya nilai atau nominalnya adalah Rp145,5 miliar," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6).

Setyo menjelaskan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut diperoleh dari warga negara asing (WNA), biro jasa, maupun sponsor yang mengurus permohonan izin tinggal.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga tengah menangani kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam perkara tersebut, tiga tersangka diduga menyalahgunakan insentif yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada SPPG.

Menurut penyidik, sebagian dana insentif tersebut diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Kasus ini masih terus didalami oleh Kejaksaan Agung guna mengungkap keseluruhan aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.

Maraknya pengungkapan kasus korupsi di berbagai lembaga negara menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas layanan publik serta memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum diproses sesuai ketentuan yang berlaku.