Menko PMK Muhadjir Effendy: Target Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024 Sulit Tercapai

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa target untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sulit tercapai. Meskipun demikian, Muhadjir tetap optimistis bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa ditekan hingga berada di bawah 0,5 persen sampai akhir tahun 2024. "Untuk kemiskinan ekstrem saya optimis akhir tahun 2024 walaupun tidak 0 bunder mestinya bisa di bawah 0,5 persen," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).

Menurut data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga Maret 2024 berada di angka 0,83 persen. Muhadjir menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem tersebut mengalami penurunan 0,29 persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 1,12 persen. "Capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem," tambahnya.

Untuk memaksimalkan sisa waktu lima bulan hingga akhir 2024, Muhadjir mengatakan bahwa Kemenko PMK akan terus menekan angka kemiskinan ekstrem dengan berbagai intervensi yang telah ada. "Semua intervensi yang sudah ada, kami optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kami juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," jelas Muhadjir.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Namun, target tersebut dianggap sulit untuk dicapai. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahkan mengakui bahwa target tersebut sangat mustahil. Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, menyatakan bahwa target yang masuk akal untuk dicapai pemerintah adalah 0,5 hingga 0,7 persen kemiskinan ekstrem pada 2024. "Kalau nol koma nol (persen) jelas impossible, jadi memang kita antara 0,5 (persen) sampai 0,7 (persen)," kata Suprayoga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/1/2023).