Menhaj Pastikan Kenaikan Biaya Haji Tak Bebani Jamaah

VISI.NEWS - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, memastikan pemerintah akan mengupayakan agar calon jamaah haji tidak terbebani meski terdapat potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) seiring meningkatnya sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan Menhaj Irfan Yusuf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu. Menurutnya, pemerintah akan mencari berbagai skema agar jika terjadi kenaikan biaya haji, dampaknya tidak memberatkan calon jamaah.

“Intinya kami berusaha tidak memberatkan kepada jamaah kita. Angka kenaikan (biaya haji) kemungkinan besar ada kenaikan, tapi kami upayakan bagaimana, kalau toh ada kenaikan nanti, tidak sampai memberatkan kepada jamaah kita,” ujar Menhaj Yusuf, dalam keterangannya dikutip, Sabtu (4/7/2026).

Ia menjelaskan, potensi kenaikan BPIH dipicu oleh meningkatnya hampir seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain nilai tukar dolar Amerika Serikat, harga avtur, serta kenaikan tarif berbagai layanan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair.

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga mengubah layanan Kategori D menjadi Kategori C sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori tersebut. Perubahan itu berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan haji.

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI selanjutnya akan membahas pedoman penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebagai dasar penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan adanya potensi kenaikan BPIH 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya serta peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," ujar Marwan.