Mengenal Fintech dan Aset Digital Malaysia: Transformasi dan Tantangan Regulasi di Era Tokenisasi

Namun, di Malaysia, perjalanan menuju tokenisasi masih berada pada tahap pembentukan. Meskipun SC telah meluncurkan konsultasi publik dan Regulatory Sandbox, penggunaan digital assets, cryptocurrency, stablecoin, atau CBDC sebagai alat pembayaran belum memiliki regulasi yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu dan institusi yang ingin menggunakan stablecoin seperti USDT atau USDC di Malaysia.

Sebagian besar pengguna di Malaysia masih mengandalkan stablecoin internasional yang tidak diatur oleh operator Digital Asset Exchange lokal, dan sebagian besar transaksi dilakukan melalui saluran peer-to-peer atau DeFi. Beberapa perusahaan Malaysia juga tengah mengembangkan stablecoin yang dipatok pada MYR, yang dirancang melalui berbagai mekanisme seperti model fiat-backed atau konsep tokenized deposit.

Di sisi lain, pembicaraan mengenai kemungkinan penerbitan CBDC oleh Bank Negara Malaysia juga semakin berkembang. Penerbitan CBDC memungkinkan BNM untuk lebih mengawasi dan mengendalikan pergerakan dana digital dalam perekonomian nasional. Hal ini sekaligus meningkatkan transparansi dan memberikan kontrol lebih besar terhadap sektor digital finance di Malaysia.

Seiring dengan semakin banyaknya proyek sandbox dan meningkatnya ketertarikan terhadap tokenisasi aset dunia nyata dan produk pasar modal, satu tema yang konsisten muncul adalah kebutuhan untuk memiliki digital asset yang jelas dan dapat diandalkan sebagai lapisan likuiditas untuk mendukung transaksi. Tanpa adanya aset digital yang tepat, maka ekosistem tokenisasi tidak dapat berkembang secara efektif.

Malaysia kini harus memutuskan arah regulasinya terkait dengan stablecoin, CBDC, dan cryptocurrency sebagai instrumen pembayaran. Apakah negara ini akan mengikuti jejak AS dan Hong Kong dengan melisensikan penerbit stablecoin? Ataukah Malaysia akan memilih model yang lebih liberal, membiarkan beberapa kategori aset digital diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam lingkungan yang terkendali?