Mark Zuckerberg Ungkap Tekanan Pemerintah Biden untuk Hapus Konten Facebook

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengungkap tekanan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menghapus sejumlah konten di Facebook. Dalam wawancara dengan Joe Rogan Experience, Zuckerberg menjelaskan bahwa pejabat Gedung Putih sering kali menekan staf Facebook secara agresif, bahkan hingga menggunakan kata-kata kasar. "Pada dasarnya, orang-orang dari pemerintahan Biden ini akan menelpon tim kami dan, seperti, meneriaki mereka dan mengumpat," kata Zuckerberg dalam sebuah wawancara dalam podcast Joe Rogan Experience. "Sampai pada titik di mana kami merasa. 'Tidak, kami tidak akan, kami tidak akan menghapus hal-hal yang benar. Itu konyol,'" lanjutnya. Zuckerberg mengungkapkan, tekanan tersebut mencakup permintaan untuk menghapus meme dan konten humor terkait COVID-19, termasuk sebuah meme aktor Leonardo DiCaprio yang digunakan dalam gugatan class action vaksin. Zuckerberg menegaskan bahwa pihaknya menolak permintaan tersebut, terutama ketika konten tersebut tidak melanggar kebijakan atau mengandung fakta yang benar. Sebelumnya, dalam surat kepada anggota Kongres dari Partai Republik, Zuckerberg menyebutkan bahwa pemerintahan Biden berulang kali menekan Facebook untuk menghapus konten tertentu tentang pandemi COVID-19, termasuk humor dan sindiran. Gedung Putih, dalam pernyataan sebelumnya, menegaskan bahwa pemerintah mendorong langkah bertanggung jawab demi melindungi masyarakat selama pandemi, namun tetap menyerahkan keputusan independen kepada perusahaan teknologi. "Posisi kami jelas dan konsisten: kami percaya bahwa perusahaan teknologi dan aktor swasta lainnya harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap rakyat Amerika, sambil membuat pilihan independen tentang informasi yang mereka sajikan," kata pihak Gedung Putih saat itu. Meme yang menjadi sorotan dalam kasus ini dimasukkan sebagai bukti dalam pengajuan Mahkamah Agung pada 2023 oleh anggota Kongres Partai Republik, menyoroti ketegangan antara pemerintah dan Meta terkait kebijakan moderasi konten. @ffr