Lima Dapur MBG Magelang Berhenti Akibat Dana Tertunda

VISI.NEWS | MAGELANG - Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang menghadapi kendala setelah lima dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan layanan secara serentak pada Senin (8/6/2026). Penghentian tersebut terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum dicairkan hingga waktu yang belum ditentukan.

Kondisi ini menjadi sorotan karena program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Ketergantungan operasional dapur terhadap aliran dana rutin membuat keterlambatan pencairan anggaran berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan layanan di lapangan.

Koordinator Wilayah SPPG Kota Magelang, Farhan Firdaus, mengungkapkan bahwa penghentian dana operasional bukan sepenuhnya hal baru.

"Hal demikian sebenarnya sudah cukup sering terjadi, tetapi tidak ter blow up seperti sekarang," ucap Farhan dalam keterangannya dikutip, Senin (8/6/2026).

Menurut Farhan, dana operasional biasanya dikirim BGN ke akun virtual masing masing SPPG setiap dua pekan. Besaran dana yang diterima tidak selalu sama, meski dalam satu kali pencairan nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah untuk satu dapur.

Ia juga menyebut bahwa hasil rapat daring antara BGN dan para kepala SPPG pada Sabtu (6/6/2026) memberikan sinyal bahwa program MBG tetap akan dilanjutkan.

Dalam notulensi rapat tersebut dijelaskan bahwa BGN akan melakukan penambahan dana berdasarkan sisa saldo akun virtual masing masing SPPG. Prioritas diberikan kepada dapur yang memiliki saldo di bawah Rp 150 juta atau sekitar 30 persen dari saldo ideal Rp 500 juta. Sementara dapur yang masih memiliki saldo di atas angka tersebut harus menunggu pencairan berikutnya.

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai keterkaitan penghentian pencairan dana dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Namun Farhan mengaku tidak mengetahui apakah kedua hal tersebut saling berhubungan.

Di sisi lain, respons masyarakat terhadap program MBG juga menunjukkan dinamika tersendiri. Ruri, ibu dua siswa di Kota Magelang, mengaku memilih agar anak anaknya tidak menerima MBG meski sekolah mereka mendapat jatah program tersebut. Keputusan itu diambil setelah muncul sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah.

"Daripada aku kepikiran," ucapnya, Senin.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa selain persoalan pendanaan, keberlanjutan program MBG juga bergantung pada konsistensi operasional serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelaksanaannya di lapangan.