Legislator Dorong Pembentukan Satgas Tambang Ilegal

Abdullah menyebut satgas anti tambang ilegal bisa berisi perwakilan dari instansi yang berkaitan dengan urusan atau aktivitas tambang seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM), Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, POLRI, KPK, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tentunya kolaborasi harus dengan satu tujuan sehingga tidak ada lagi ego sektoral dan harus benar-benar sesuai dengan visi Presiden," tutur Legislator dari dapil Jawa Timur VI tersebut.

Lebih lanjut, Abdullah menilai isu tambang ilegal harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Sebab dampak aktivitas tambang ilegal kerap kali menyebabkan konflik horizontal masyarakat, bahkan hingga pada isu 'beking-bekingan' aparat seperti yang diduga terjadi pada kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

"Konflik horizontal masyarakat secara perlahan tapi pasti telah menggerus ketahanan nasional," ungkapnya.

Selain menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat, Abdullah pun menyebut tambang ilegal juga berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan sebab penambangan yang tidak berizin melakukan penambangan tidak sesuai SOP. Menurut Abdullah, sudah banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antar masyarakat akibat aktivitas tambang ilegal, yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit.

"Kerentanan lingkungan dan sosial ini saya yakin tidak akan dibiarkan lama oleh bapak Presiden, karena tidak sesuai dengan cita-cita beliau yang ingin membawa Indonesia kuat," ucapnya.

Terkait kasus penembakan polisi yang terjadi di tengah penyelidikan kasus tambang ilegal di Solok Selatan, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum tersebut mengimbau Polri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental berkala untuk semua personelnya. Terutama, kata Abdullah, bagi anggota polisi yang memiliki kewenangan memegang senjata api.

"Tujuannya agar anggota Polri dapat menguasai emosi dan mengendalikan pistol. Perlu dilakukan monitoring berkala supaya bibit arogansi bisa dideteksi dari awal," ucapnya.