KPK Ungkap Dugaan Bupati Sukoharjo Terima Rp2,93 Miliar

VISI.NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ETS) menerima uang sekitar Rp2,93 miliar melalui skema pemotongan upah pungut dan setoran rutin organisasi perangkat daerah (OPD) selama menjabat.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan dugaan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu. Menurutnya, uang yang diterima Etik diduga berasal dari pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta setoran rutin dari sejumlah OPD.

"Ini juga berasal dari penerbitan SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026," kata Asep dalam keterangannya dikutip, Sabtu (11/7/2026).

Asep menjelaskan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemerasan melalui mekanisme setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Kabupaten Sukoharjo.

KPK menduga Etik memerintahkan Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo berinisial RCH untuk mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD.

Menurut Asep, permintaan tersebut diduga meneruskan praktik yang sebelumnya telah berlangsung pada masa bupati sebelumnya.

Atas perintah tersebut, RCH kemudian meminta para pejabat eselon III di lingkungan BPKAD menyetorkan sebagian upah pungut kepada Sekretaris BPKAD periode 2021–2026 berinisial ND. Uang tersebut selanjutnya diduga diserahkan kepada Etik.

Selain dugaan pemotongan upah pungut, KPK juga menduga Etik memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berinisial TRM untuk mengelola setoran rutin OPD.

"Adapun besaran permintaan tersebut juga diduga meneruskan 'warisan' dari bupati sebelumnya," ujar Asep.

KPK menyebut TRM diduga mengumpulkan setoran dari sejumlah OPD setiap tahun, termasuk saat pemberian tunjangan hari raya (THR). Selain itu, TRM juga diduga menyerahkan uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan penggelembungan harga pengadaan di Bagian Umum Pemkab Sukoharjo.

Dalam periode 2024–2026, KPK mencatat Etik diduga menerima Rp840 juta dari setoran rutin OPD. Rinciannya, Rp245 juta pada 2024, Rp350 juta pada 2025, dan Rp245 juta pada 2026.

Sementara itu, uang yang dihimpun RCH dari pemotongan upah pungut pada periode 2022–2024 mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

"Atas penerimaan tersebut, Etik menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi," kata Asep.

KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu dini hari pukul 02.38 WIB. Setelah penetapan tersangka, Etik langsung ditahan oleh KPK.

Penetapan tersebut dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Sebelumnya, KPK menyampaikan telah mengamankan lima orang dalam operasi tersebut. Namun, jumlah tersebut kemudian diperbarui menjadi 18 orang, dengan sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.