KPK Sita Mata Uang Asing Terkait Kasus Dugaan Jual Beli Kuota Haji

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah mata uang asing setelah memeriksa tiga orang saksi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (23/10/2025), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

1" data-turn-id="request-WEB:83e71a64-b382-4e12-88b9-29b6bd56757c-7" data-testid="conversation-turn-16" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terkait kasus jual beli kuota haji kepada para jamaah.

BACA JUGA

Harga Emas Antam Hari Ini Rp2,768 Juta per Gram

"Pemeriksaan terkait jual beli kuota haji kepada para jamaah, serta penyitaan sejumlah uang dalam mata uang asing," ujar Prasetyo dikutip dalam keterangannya, Jumat (24/101/2025).

Budi mengatakan ketiga saksi tersebut adalah pihak dari biro perjalanan haji atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), serta Kementerian Agama. Mereka berinisial LWS, MM, dan AB.

Prasetyo mengatakan AB merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kakanwil Kemenag DIY adalah Ahmad Bahiej.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada (9/8/2025).

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada (7/8/2025).

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada (11/8/2025), KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.