Kontradiksi NU dan Muhammadiyah: Izin Tambang dan Pemindahan Dana Triliunan

Sabtu, 8 Juni 2024 | 13:30 WIB

VISI.NEWS | JAKARTA - Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam masyarakat dan sering kali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, terjadi kontradiksi antara NU dan Muhammadiyah yang cukup menarik perhatian.

BACA JUGA

PT BDS Pastikan Pembayaran Piutang Vendor Lewat Proses Hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan, termasuk NU dan Muhammadiyah. Keputusan ini tertuang dalam pasal 83 A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, Muhammadiyah telah memutuskan untuk mengalihkan dana simpanannya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank syariah lain. Keputusan ini dinilai tidak akan menggoncang likuiditas bank. Menurut Ryan Kiryanto, ekonom sekaligus Dewan Pakar Institute of Social Economic and Digital (ISED), keputusan suatu organisasi menarik dana jumbonya dari suatu bank sebenarnya wajar sebagai bagian dari strategi pengelolaan dana.

Dengan demikian, terjadi kontradiksi antara NU yang mendapatkan izin tambang dan Muhammadiyah yang memindahkan dana triliunan rupiah dari BSI. Situasi ini tentunya menjadi sorotan masyarakat, mengingat kedua ormas ini merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Bagaimanapun, setiap organisasi memiliki kebijakan dan strategi sendiri yang dianggap terbaik untuk kepentingan organisasi dan anggotanya. Yang terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. @rizalkoswara