Komisi VIII Dukung Kebijakan Pemerintah Atasi Dampak Pandemi di Daerah

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, Komisi VIII bersama mitra kerja Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB telah melakukan pembahasan dan penetapan alokasi anggaran untuk bantuan sosial, pendidikan keagamaan, dan penanggulangan bencana. Selain itu, Komisi VIII juga memberikan berbagai dukungan anggaran dalam bentuk dana dekonsentrasi untuk meningkatkan hak-hak dasar masyarakat, seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan perlindungan sosial secara bertahap semakin besar memberikan nilai manfaat. "Di sinilah pentingnya peran wakil rakyat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menyusun perencanaan program kerja secara sistematis dan merealisasikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat jumlah," tutur Yandri di sela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VIII di Sleman, D.I.Yogyakarta, Kamis (4/11/2021), dilansir dpr.go.id. Dikatakannya, ada dua isu aktual yang harus dan segera mendapat respons, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat, yaitu pertama, pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 27,54 juta orang atau 10,14 persen. "Ada Kurang lebih terdapat 15-16 ribu anak menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu karena Covid-19. Termasuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang dirawat di LKS dan keluarga tidak mampu," papar politisi Fraksi PAN itu. Isu aktual yang kedua, lanjutnya, dampak bencana akibat perubahan iklim pada periode 1990-2019 di Asia Pasifik telah menimbulkan kerugian sekitar 1.470 triliun dolar AS. Sebanyak 2,5 miliar orang terdampak dan satu juta korban meninggal akibat bencana karena perubahan iklim. "Indonesia memiliki kerentanan tinggi terkait perubahan iklim karena geografis negara kepulauan dan daerah rentan bencana alam. Berdasarkan data BNPB, terdapat 1.677 kejadian bencana alam dari bulan Januari hingga awal Agustus, dan 40,3 persen merupakan bencana banjir," kilahnya. Diketahui, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Sleman beserta jajarannya serta stakeholder terkait, guna mengetahui secara langsung pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2021 yang dilaksanakan di Pemkab Sleman dan bersinergi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama RI, dan BNPB. Komisi VIII DPR RI mendukung berbagai kebijakan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BNPB, dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan keagamaan, dan penanggulangan bencana, serta mengatasi dampak pandemi Covid-19. @fen