Komisi I DPR Pasang 'Garis Merah' untuk TNI ke Gaza, Tegaskan Misi Harus di Bawah Mandat PBB

Sementara itu, dari internal TNI, persiapan teknis disebut masih berjalan dan belum ada keputusan politik final. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Donny Pramono, menjelaskan bahwa brigade komposit berjumlah 8.000 personel telah disiapkan dalam format Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan.

“Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza,” ujar Donny, Senin (16/2).

Ia memaparkan sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, sementara seluruh elemen 8.000 personel diharapkan siap paling lambat akhir Juni 2026. Namun, status “siap berangkat” tidak berarti sudah ada jadwal keberangkatan pasti.

“Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan RI, Rico Ricardo Sirait, meminta publik menunggu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace di Washington pada 19 Februari. Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya dalam forum tersebut.

“Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya,” kata Rico singkat.

Sorotan publik terhadap pengerahan ISF menguat karena salah satu mandat yang beredar mencakup pengawasan hingga pelucutan senjata Hamas. Namun Kementerian Luar Negeri RI menegaskan keterlibatan Indonesia bukan untuk misi tempur.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu menyebut, “Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi.”