Ketum DPP Partai Golkar: Tranfortasi Dijital itu Boleh, Tapi Fundamentalnya Jangan Ditinggalkan"

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa transformasi digital yang sekarang sedang berlangsung harus disikapi secara hati-hati. "Transformasi itu boleh tapi fundamentalnya jangan ditinggalkan, karena hari ini kita menyaksikan ada dua bank besar di Amerika Serikat yang tumbang," ujarnya saat membuka Executive Education Program for Young Political Leader 11 yang diselenggarakan oleh Golkar Institute, Senin (13/3/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga jadi pemateri, Direktur Golkar Institute Tb. Ace Hasan Syadzily, dan pengurus DPP serta Golkar Institute lainnya.

"Dua bank besar di AS hari ini ambruk, Silicon Valley Bank dan Silvergate. Bagaimana pemerintah AS menangani masalah ini, masih cukup kesulitan. Indonesia lebih beruntung sudah memiliki Undang-undang P2SK. Ini merupakan buffer terhadap krisis keuangan yang mungkin timbul, " ujarnya.

Melihat tantangan seperti itu, sudah sewajarnya, kata Airlangga, kader Golkar untuk membuat karya nyata. "Ini pengalaman yang luar biasa. Mata uang kita yang harus dijaga. Bublenya harus dijaga. Transformasi boleh, melompat boleh tapi fundamentalnya jangan ditinggalkan," tandasnya.

Di era digitalisasi, transforms dari Information Technology (IT) IT ke Artificial Intelegent (AI).  "IT booming di tahun 2000-an, sekarang kita masuk ke AI. Terkait dengan berbagai kegiatan, perubahan infrastrutur digital yang maki canggih. Dulu station Cibinong sangat kita dibanggakan, sekarang diganti dengan alat sebesar torn air. Sebelumnya kita banyak yang tidak ngerti sekarang sudah lebih transparan," katanya.

Perubahan, katanya, menjadikan ketidakpastian yang perlu dimitigasi. Ada tiga faktor yang harus diperhatikan yakni ekonomi, politik dan kepemimpinan. "Kalau istilah dulu, ada stabilitas politik, pertumbuman ekonomi dan pemerataan. Nah untuk mencapai stabilitas politik hampir 90 persen parpol mendukung stabilitas politik, menjadi pendukung yang berkuasa. Di pemerintahan ini juga, kita bisa mereformasi 79 UU melalui UU Ciptakerja. Kalas satu UU, lamanya satu tabun, maka untuk UU Ciptakerja ini bisa sampai 79 tahun," ungkapnya.