Ketegangan Memuncak di Langit Pasifik: Jepang–China Saling Tuduh, Eskalasi Dipicu Dinamika Politik Baru

VISI.NEWS | BANDUNG - Ketegangan udara antara Jepang dan China kembali memanas setelah dua insiden berbahaya melibatkan jet tempur kedua negara terjadi di atas Samudra Pasifik, di tengah latihan kelompok kapal induk China yang berlangsung akhir pekan lalu. Namun, di balik insiden radar dan manuver agresif itu, para analis menilai dinamika politik baru di Tokyo ikut memperkeruh suasana.

Insiden pertama dilaporkan Jepang. Pemerintah menyebut dua jet tempur J-15 China diduga mengarahkan radar kendali tembak ke pesawat F-15J milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang saat berada di perairan internasional tenggara Okinawa. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan kekhawatiran serius atas tindakan tersebut.

“Penyinaran radar seperti itu bukan hanya tidak perlu, tapi juga sangat berbahaya dan berpotensi memicu insiden yang lebih besar,” ujar Takaichi di Tokyo. Ia menegaskan Jepang telah mengajukan protes resmi kepada Beijing.

Namun, China langsung balik menuduh Tokyo memutarbalikkan fakta. Beijing menyebut jet-jet Jepang justru yang lebih dulu mendekat dan mengganggu latihan kapal induk China, latihan yang menurut mereka telah diumumkan sebelumnya.

“Pihak Jepang harus segera menghentikan fitnah dan provokasi. Kami tidak akan tinggal diam ketika hak dan keamanan kami terancam,” kata Juru Bicara Angkatan Laut China, Kolonel Wang Xuemeng, dalam konferensi pers di Beijing. Ia menekankan bahwa China akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya.

Pengamat hubungan internasional menilai insiden ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan suasana politik di Jepang sejak Sanae Takaichi—konservatif garis keras—menjabat sebagai perdana menteri. Sikap tegasnya terhadap isu Taiwan dinilai menambah sensitivitas Beijing.

Sebelumnya, Takaichi menyatakan bahwa setiap upaya Beijing menggunakan kekuatan untuk “menyatukan kembali” Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”—kategori yang menurut hukum Jepang dapat memicu respons militer. Beijing menilai pernyataan itu sebagai bentuk campur tangan.