Kemendagri Prihatin, OTT Beruntun Kepala Daerah Jadi Alarm Awal 2026

Di Pati, KPK juga mengamankan Bupati Sudewo dalam rangkaian OTT terpisah. Budi membenarkan penangkapan tersebut, namun belum merinci perkara yang menjerat Sudewo. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujarnya.

Kasus Maidi dan Sudewo menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dalam kasus korupsi pembangunan RSUD senilai Rp 126,3 miliar. Abdul Azis diduga meminta fee 8 persen atau sekitar Rp 9 miliar untuk memenangkan proyek tersebut.

Selain itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga ditangkap KPK pada November 2025 terkait dugaan pemerasan proyek di Dinas PUPR. Ia diduga menerima fee proyek hingga miliaran rupiah. Tak lama berselang, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang juga terjerat OTT dengan berbagai modus, mulai dari suap jabatan hingga ijon proyek.

Kemendagri berharap, maraknya OTT ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada, pembinaan kepala daerah, serta penguatan integritas sejak proses pencalonan. “Perlindungan demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih langsung, tetapi juga memastikan yang terpilih benar-benar berintegritas,” pungkas Benni.

@uli